SALAH SATU ALASAN PEMERINTAH MENAIKAN HARGA JUAL ROKOK


Harga Rokok Rp 50.000/Bungkus Telah Sah Berlaku Bulan Depan ;Dengan harga rokok di bawah Rp 20.000, orang yang kurang mampu dan anak-anak usia sekolah tidak keberatan mengeluarkan uang untuk membeli rokok.Untuk itu, menurut Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia,  Hasbullah
Thabrany, harga rokok seharusnya dinaikkan setidaknya menjadi dua kali lipat."Dengan menaikkan harga rokok, dapat menurunkan prevalensi perokok, terutama pada masyarakat yang tidak mampu," ujar Hasbullah dalam acara 3rd Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Congress di Yogyakarta, Kamis (28/7/2016) malam.Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Hasbullah dan rekannya, sejumlah perokok pun akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat. Survei dilakukan terhadap 1.000 orang melalui telepon dalam kurun waktu Desember 2015 sampai Januari 2016."Sebanyak 72 persen bilang akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas Rp 50.000," ungkap Hasbullah.Hasil studi juga menunjukkan, 76 persen perokok setuju jika harga rokok dan cukai dinaikkan. Hasbullah mengatakan, strategi menaikkan harga dan cukai rokok pun sudah terbukti efektif menurunkan jumlah perokok di beberapa negara.Harga rokok di Indonesia memang paling murah dibanding negara lain. Di Singapura, misalnya, harga sebungkus rokok bisa mencapai Rp 120.000. Di Indonesia, hanya Rp 12.000 sudah bisa mendapat satu bungkus rokok.Tingginya jumlah perokok di Indonesia meningkatkan beban ekonomi karena banyak masyarakat yang sakit-sakitan. Sedangkan peningkatan harga rokok dan cukai pun bisa meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan itu bisa digunakan untuk kesehatan."Kalau rokok dinaikkan dua kali lipat jadi Rp 50.000, paling tidak ada tambahan dana 70 triliun untuk bidang kesehatan," lanjut Hasbullah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERNAH DENGER KATA BESAN DAN KONDANGAN

Gambar
Pernikahan Adat Betawi Tahapan dalam Rangkaian Upacara Pernikahan Adat Betawi 1. Ngedelengin Untuk sampai ke jenjang pernikahan , sepasang muda-mudi betawi (sekarang) biasanya melalui tingkat pacaran yang disebut berukan. Masa ini dapat diketahui oleh orangtua kedua belah pihak, tetapi tidak asing kalau orangtua kedua belah pihak tidak mengetahui anaknya sedang pacaran. Sistem pernikahan pada masyarakat Betawipada dasarnya mengikuti hukum Islam, kepada siapa mereka boleh atau dilarang mengadakan hubungan perkawinan. Dalam mencari jodoh, baik pemuda maupun pemudi betawi bebas memilih teman hidup mereka sendiri. Karena kesempatan untuk bertemu dengan calon kawan hidup itu tidak terbatas dalam desanya, maka banyak perkawinan pemuda pemudi desa betawi terjadi dengan orang dari lain desa. Namun demikian, persetujuan orangtua kedua belah pihak sangat penting, karena orangtualah yang akan membantu terlaksanakannya pernikahan tersebut. Biasanya prosedur yang ditempuh sebelum terlaksananya pern...
Baca selengkapnya

BISA KENA HUKUMAN GAK, ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN KTP ORANG LAIN TANPA IZIN ?

Berikut ini adalah sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat dekat saya, tentang berita di media sosial akhir-akhir ini mengenai penyalahgunaan KTP atau yang disebut Kartu Tanda Penduduk oleh suatu oknum tertentu. "Bisa kena hukum gak, org yg menyalahgunakan KTP org lain tanpa ijin ?" Jawaban  : penyalahgunaan identitas oranglain, termasuk KTP, adalah sebuah pelanggaran hukum  maka pidana yg mungkin dikenakan adalah pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dlm  Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya pada ketentuan ayat [2].  Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:  Pasal 263  (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asl...
Baca selengkapnya

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Gambar
Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bersifat sementara. Pembentukan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai berikut : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) : Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan ole...
Baca selengkapnya