PERSYARATAN PINDAH/ DATANG DOMISILI BAGI WNI

Pindah Datang

Adalah suatu dinamisasi / pergerakan penduduk dari suatu tempat (pindah) ke tempat lain (datang) dengan maksud untuk menetap baik untuk sementara maupun untuk selamanya

 

Klasifikasi Pindah Penduduk :

Dalam Satu desa/ KelurahanAntar desa/ Kelurahan dalam satu kecamatanAntar kecamatan dalam satu kabupatenAntar kabupaten/provinsi

 

Persyaratan Pindah penduduk, meliputi :

Surat pengantar RT/RW, KK asli, KTP asli Pasfoto warna ukuran 4×6 sebanyak 5lembar Surat Permohonan pindah : dalam satu desa/kelurahan (F.1-23)antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan (F.1-25)antar kecmatan dalam satu kabupaten (F.1-29) antar kabupaten/provinsi (F.1-36)

 

Persyaratan Pindah datang penduduk meliputi ;

1. Surat pengantar RT/RW
2. Surat keterangan Pindah dari daerah asal
3. Surat pemohon pindah datang :dalam satu desa/ kelurahan (F.1-24)antar desa/ kelurahan (F.1-27)antar kecmatan dalam satu kabupaten (F.1-31)antar kabupaten/ provinsi (F.1-38)

Surat Keterangan pindah ini berlaku (masa kedaluwarsa) dalam 30 hari, apabila melebihi batas 30 hari belum dilaporkan/daftarkan maka yang mengajukan akan dikenakan denda atas keterlambatannya.

Surat keterangan pindah berfungsi sebagai pengganti KTP, selama KTP baru belum diterbitkan oleh karena itu agar segera diproses kepindahannya

Sumber : https://disdukcapil.bekasikab.go.id/hal-persyaratan-pindah-datang.html

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Singkat Desa Babelan Kota, Babelan, Bekasi

Gambar
Babelan Kota, Babelan, Bekasi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Desa Babelan Kota adalah salah satu penggabungan antara 2 desa yang semula Desa Pulo Timaha dan Desa Babelan yang diperkirakan lahir pada Tahun 1965an adalah salah satu desa di kecamatan Babelan ,Kabupaten Bekasi , Jawa Barat , Indonesia . Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kab. Bekasi Prov Jawa Barat saat ini Sebagai Ibu kota Kecamatan Babelan, dengan jumlah penduduk kurang lebih .37.741 jiwa, 10.608 KK, Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah Buruh harian lepas, Buruh tani, perdangangan, industri rumah tangga serta karyawan swasta dan negeri. dengan Luas wilayah Desa Babelan Kota adalah 667,82.ha , yang terbagi menjadi 3 Dusun Yaitu Dusun 1 Babelan, Dusun 2 Kampung Pintu dan Dusun 3 Pulo Timaha, terdiri dari 21 Rukun Warga dan 120 Rukun Tetangga serta berbatasan langsung dengan sebelah Utara Desa Kd. Jaya dan Desa Kd. Pengawas sebelah Timur Kali Bekasi sebelah Selatan Kel. Bahagia dan Kel. Keb...
Baca selengkapnya

PERNAH DENGER KATA BESAN DAN KONDANGAN

Gambar
Pernikahan Adat Betawi Tahapan dalam Rangkaian Upacara Pernikahan Adat Betawi 1. Ngedelengin Untuk sampai ke jenjang pernikahan , sepasang muda-mudi betawi (sekarang) biasanya melalui tingkat pacaran yang disebut berukan. Masa ini dapat diketahui oleh orangtua kedua belah pihak, tetapi tidak asing kalau orangtua kedua belah pihak tidak mengetahui anaknya sedang pacaran. Sistem pernikahan pada masyarakat Betawipada dasarnya mengikuti hukum Islam, kepada siapa mereka boleh atau dilarang mengadakan hubungan perkawinan. Dalam mencari jodoh, baik pemuda maupun pemudi betawi bebas memilih teman hidup mereka sendiri. Karena kesempatan untuk bertemu dengan calon kawan hidup itu tidak terbatas dalam desanya, maka banyak perkawinan pemuda pemudi desa betawi terjadi dengan orang dari lain desa. Namun demikian, persetujuan orangtua kedua belah pihak sangat penting, karena orangtualah yang akan membantu terlaksanakannya pernikahan tersebut. Biasanya prosedur yang ditempuh sebelum terlaksananya pern...
Baca selengkapnya

BISA KENA HUKUMAN GAK, ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN KTP ORANG LAIN TANPA IZIN ?

Berikut ini adalah sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat dekat saya, tentang berita di media sosial akhir-akhir ini mengenai penyalahgunaan KTP atau yang disebut Kartu Tanda Penduduk oleh suatu oknum tertentu. "Bisa kena hukum gak, org yg menyalahgunakan KTP org lain tanpa ijin ?" Jawaban  : penyalahgunaan identitas oranglain, termasuk KTP, adalah sebuah pelanggaran hukum  maka pidana yg mungkin dikenakan adalah pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dlm  Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya pada ketentuan ayat [2].  Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:  Pasal 263  (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asl...
Baca selengkapnya